Admin

Jelas bahwa PPJB diatas tsb dibuat dgn itikad tidak baik dari Developernya Pasal 3, meskipun jika yg salah Develope. Maka user yg pembatalan uangnya tetap dipotong yg bisa mencapai 50% uang yg masuk P...View MoreJelas bahwa PPJB diatas tsb dibuat dgn itikad tidak baik dari Developernya Pasal 3, meskipun jika yg salah Develope. Maka user yg pembatalan uangnya tetap dipotong yg bisa mencapai 50% uang yg masuk Pasal 4 ini yang paling curang Jika Developer punya niat yg baik menyelesaikan proyeknya, maka pasal 4 ini tdk akan pernah ada Dalam pasal ini, Developer sdh antisipasi jika ada langkah hukum perdata dari user Maka pasal 4 ini dibuat oleh Developer utk menganulir langkah hukum Perdata tsb

View Less

Broperty telah membaca PPJB yg telah dikirimkan via WA kemarin Dan jujur saja, PPJB tsb isinya memuat ketidak adilan bagi Pembeli Contohnya bisa dilihat pada pasal ke 7 Bahwa pembatalan dgn alasan apa...View MoreBroperty telah membaca PPJB yg telah dikirimkan via WA kemarin Dan jujur saja, PPJB tsb isinya memuat ketidak adilan bagi Pembeli Contohnya bisa dilihat pada pasal ke 7 Bahwa pembatalan dgn alasan apapun juga, potongan akan tetap berlaku (yg bisa sampai 50%) Padahal user melakukan pembatalan ini dikarenakan Developer yg salah, krn di lapangan tdk ada progress apapun Salah satu premis hukum yg ada adalah "Perjanjian yg dibuat berlawanan atau mengesampingkan hukum maka dinyatakan batal demi hukum" Jadi bisa disimpulkan Pasal ke 7 ini tdk sesuai dgn prinsip keadilan dimana Developer melewati tenggat waktu serah terima 18 bulan. Tetapi kenyataann di lapangan tdk ada progress sama sekali. Oleh krn itu, pihk Developer yg lebih dulu melanggar isi perjanjian PPJB tsb Sehingga user berhak membatalkan nya dan mendapat pengembalian penuh ......tanpa dipotong sepersenpun

View Less

Jika fasenya sdh sampai pada tahap seperti ini, yaitu Developer sudah sulit ditemui dan ada kemungkinan sertifikat sdh diagunkan ke Bank Maka hal mendesak dilakukan adalah mengamankan semua aset nya D...View MoreJika fasenya sdh sampai pada tahap seperti ini, yaitu Developer sudah sulit ditemui dan ada kemungkinan sertifikat sdh diagunkan ke Bank Maka hal mendesak dilakukan adalah mengamankan semua aset nya Developer. Baik itu aset pribadi nya maupun aset proyek properti yg bersangkutan Dan perlu dipersiapkan juga langkah hukum nya, baik itu Pidana maupuan Perdata nya Pidana utk memenjarakan pelaku nya Dan Perdata utk menyita aset nya

View Less

Broperty telah melakukan penelusuran ke Marketingnya dengan berpura pura sebagai Pembeli. Dan berikut ini beberapa info yg berhasil kami dapatkan : 1. Pembayaran ada 2 macam, yaitu KPR & inHouse Syari...View MoreBroperty telah melakukan penelusuran ke Marketingnya dengan berpura pura sebagai Pembeli. Dan berikut ini beberapa info yg berhasil kami dapatkan : 1. Pembayaran ada 2 macam, yaitu KPR & inHouse Syariah Utk Blok A,B dan C - secara KPR Utk blok D - bisa KPR dan bisa juga inHouse Syariah 2. Utk inHouse Syariah, DP besar sekitar 50 Juta maka siap dibangun Dan sekitar 2 bulan kemudian bisa siap dihuni 3. inHouse Syariah, sertifikat diserahkan ketika cicilan selesai Ini normal & wajar 4. Proyek ini msh ada resikonya krn selama proses bayar angsuran, sertifikat msh dipegang Developer Kalau mau tdk ada resiko, minta sertifikat dititipkan di Notaris Terkait hal seperti perijinan dan proses pembangunan di lapangan tdk menjadi pertimbangan Broperty, krn hal tsb sifatnya Normatif namun kalau mau resiko diatas tidak ada, maka 2 hal tsb bisa dijadikan pertimbangan dlm proses pembayaran ke Developer

View Less

Jadi langkah pertama yg harus dipastikan dlm pembelian rumah syariah .......pastikan itu tanahnya sdh miliknya Developer Setelah itu, pastikan sertifikat tanahnya dipegang orang yg netral (bisa Notari...View MoreJadi langkah pertama yg harus dipastikan dlm pembelian rumah syariah .......pastikan itu tanahnya sdh miliknya Developer Setelah itu, pastikan sertifikat tanahnya dipegang orang yg netral (bisa Notaris) Kalau tanah tsb belum miliknya Developer (praktek ini sdh umum dlm bisnis properti di Indonesia), maka tdk etis kalau uang pembayaran dipegang seluruhnya oleh Developer Uang pembayaran tsb bisa ditaruh di pihak yg netral (bisa rekening bersama) sampai Developer tuntas menyelesaikan rumah tsb Baru uang tsb bisa diterima seutuhnya oleh Developer Tapi Broperty ragu, sistem ini bisa berjalan di Indonesia

View Less

Sebenarnya prinsip keamanan suaru properti itu sama saja Yaitu terjadinya pertukaran barang dgn uang Pembeli menyerahkan uang dan Penjual menyerahkan barang Kalau pembayaran secara kredit, maka ketika...View MoreSebenarnya prinsip keamanan suaru properti itu sama saja Yaitu terjadinya pertukaran barang dgn uang Pembeli menyerahkan uang dan Penjual menyerahkan barang Kalau pembayaran secara kredit, maka ketika pembeli sdh melakukan pembayaran secara kredit (belum lunas) Maka tdk etis kalau penjual tetap memegang keseluruhan properti (sertifikat) Dalam hal ini, sertifikat tsb bisa dititipkan di Notaris

View Less

Baik pak, kita akan coba mediasi dulu. kalau tetap tidak ada kabar dari Pandawa ......kita akan buat laporan ke Polres Sidoarjo