Admin

Pada hari Rabu 17 Juli 2019 diadakan pertemuan di kantor Notaris Ariesca utk membahas penyelesaian kasus Kejora ini. Dari pihak Kejora dihadiri oleh Bpk Ibnu dkk, sedangkan Bpk Djoko Trisangkowo tdk dapat hadir dan sudah didampingi Lawyer via sambungan tlp Namun krn tempat yg tidak mencukupi, pertemuan selanjutnya dipindahkan ke Rumah Makan Aghfa KulinerDalam pertemuan tsb Notaris Ariesca telah sekuat tenaga utk memfasilitasi penyelesaian iniBahkan kabarnya pihak Kejora tdk akan ada yg hadir satupunItupun pak Ibnu dipergoki user di jalan shg dipaksa langsung mengikuti pertemuan iniInti dari pertemuan ini, pak Ibnu lagi menunggu kabar dari Pak Djoko Trisangkowo yg lagi mencari Investor utk penyelesaian permasalahan iniIni adalah alasan basi yg sering dipakai Developer ketika terbelit permasalahan ini.Pertemuan tsb berlangsung kacau Chaos, krn Bpk Ibnu tidak memberikan solusi apapun terkait permasalahan kavling ini Broperty sdh memberikan masukan, bahwa kunci permasalahn ini ada di Bpk Djoko Trisangkowo. Dialah "Pimpinan Asli Kejora". Dialah yg memegang semua uang dan aset terkait kejora iniSedangkan Ibnu dkk ini hanyalah boneka, orang yg tidak tahu apa apa. Jadi kalau user ingin uangnya kembali, maka secepatnya tangkap amankan Djoko Trisangkowo ini. jadi kalau ingin mengetahui lokasi keberadaan Djoko ini, hanya bisa melalui Ibnu dkk ini. Jadi langkah awal kita ini adalah amankan dulu Ibnu dkk ini, baru kita bisa menemukan lokasi keberadaan Djoko Trisangkowo ini.Namun keputusan akhir dari pertemuan ini adalah adanya pertemuan lagi pd 12 Agustus 2019. dan untuk sekarang Ibnu dkk telah dilepas

Pada hari senin 15 Juli 2019, Broperty mengunjungi Heru Direktur WKS yang sekarang sdh ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo (berlokasi di belakang alun alun Sidoarjo)Dari pertemuan dengan Heru tsb, Broperty berhasil mendapatkan beberapa informasi antara lain :1. Utk kavling Seketi, Heru mengatakan bahwa ada uang 900 juta yang dibayarkan ke pemilik lahan melalui Panitia Pengkondisian (yg diketuai Bpk Djaelani - mantan Lurah Seketi)Menurut pernyataan Heru, dari 900 juta tsb hanya 300 yg diterima Pemilik LahanSisanya 600 juta diambil oleh Panitia Pengkondisian tsbHal inilah yg selanjutnya akan diselidiki oleh Broperty2. Heru mengatakan bahwa ada 2 sertifikat Watugolong yg dipegang oleh user WKSMelalui kesempatan ini, Heru menitip pesan kpd user tsb agar mengembalikan sertifikat tsbHeru bersikeras tdk mau membuka identitas user tsb ke Broperty3. Untuk Sambung Rejo, ternyata benar ada uang yg masuk ke pemilik lahan Bpk Edy Sumulur sebesar 1,6 Milyar dengan asumsi harga tanah keseluruhan 2,4 Milyar4. Terkait Urang Agung, Broperty masih terus berkomunikasi dengan Heru

Pada hari kamis 13 Juni 2019 kemarin Broperty & Pak Nova (Kuasa Hukum Korban WKS) datang ke Polres Sidoarjo utk menjenguk Heru Direktur WKSTujuan kami menjenguk Heru semata mata ingin menanyakan apakah masih ada peluang Heru utk mengembalikan uang korban Dan kemarin itu, Heru sendiri mengatakan bahwa dia tidak memiliki uang atau aset sama sekali utk mengembalikan uang korban WKS ini Tampaknya Heru sudah siap untuk "PASANG BADAN" dipenjara. Menurut Broperty, tidak mungkin jika uang sebanyak (Milyaran Rupiah) itu dengan jumlah korban yg ratusan orang bisa habis tanpa ada sisanya sama sekaliBisa dipastikan bahwa Heru siap utk dipenjara, mungkin sampai 3 thn. Tapi setelah bebas, dia bisa mengantongi uang hasil kejahatan tsbBroperty sdh berdiskusi dengan pak Nova terkait upaya utk menelusuri aliran uang dari WKS ini. Dan tampaknya itu sangat sulit, kalau bukan pihak Kepolisian yg melakukannyaSaat ini Broperty sedang mempersiapkan utk melakukan Gugatan Perdata kepada WKS

Jual beli tanah seperti ini biasanya melibatkan Kades yg tugasnya memfasilitasi dgn pemilik tanahnya. Jadi Kades ini posisinya hampir seperti Makelar. Ini krn dia juga dpt keuntungan fee dari transaksi ini. Jadi jika pak Wasian tdk bisa meminta pendapat Kades, krn mrk ini tdk netral dan condong memihak kpd Developer kavlingJadi lebih baik bpk Wasian menanyakan sertifikatnya tsb ke Developernya. Kalau Developer tdk bisa menunjukkan sertifikatnya, ancam dia akan dilaporkan ke Polisi krn menjual tanah yg bukan miliknya. Kabari saya hasilnya pak ........

Karena tidak adanye respon terkait somasi pertama, akhirnya pada tgl 28 Mei 2019 Broperty mengirimkan somasi kedua ke kantornya KAL yg telah diterima langsung oleh Lawyernya Bpk SuyonoApabila tetap tidak ada respon sesudah 3 hari tsb, maka Broperty akan melaporkannya ke pihak Polres SidoarjoPada saat itu, kami menerima informasi bahwa pihak KAL telah membuat laporan di Polres Sidoarjo dengan tersangka Bpk Ahmad Agus Istiqlaludin (mediator lahan Junwangi & Watugolong) atas dugaan Penipuan dan atau Penggelapan terkait lahan Junwangi & WatugolongLaporan ini dilakukan krn pihak KAL telah membayar terkait 2 lahan tsb, namun sampai sekarang belum menerima sertifikatnya Namun krn Broperty baru mendapat kuasa dari user Candinegoro, maka permasalahan terkait Junwangi & Watugolong bukanlah menjadi tanggung jawab Broperty

Baik pakPertama kami akan datangi Notaris Yuli Ekawati ini, utk menanyakan posisi sertifikat Simogirang 2 ini apa dia yg pegangJika Notaris pegang, itu bagusTapi pastikan jumlah keseluruhan sertifikat yg dia pegang itu sesuai dgn siteplan Simogirang iniJika Notaris tdk pegang, maka selanjutnya Broperty akan mendatangi pihak Istana Pandawa utk menanyakan hal iniDan kami akan berusaha semaksimal mungkin utk mengamankan sertifikat ini, krn ini sdh menjadi hak Pak Andri (sertifikat harus dititipkan di Notaris)Apabila Istana Pandawa tdk bersikap koperatif terkait hal ini, maka Broperty akan mendampingi pak Andri utk membuat laporan di Kapolresta Sidoarjo

Broperty bisa membantu pak, tapi utk itu .......kami membutuhkan Surat Kuasa, agar Broperty ada landasan hukumnya utk bergerak iniSaya WA ya utk draft Surat Kuasa nyaSilahkan bpk isi, terus ganti sesuai dgn data kavling yg bpk beli tsbDiberi materai kemudian ditanda tangani