PT. Lintang Jaya Properti

             Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri 3 September 2019 - Kasus dugaan korupsi terkait pembobolan bank plat merah PT Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Semarang, Jawa Tengah melalui pemberian Kredit Yasa Griya (KYG) kepada sejumlah debitur yang disidik Kejaksaan Agung hingga kini belum juga ada tersangkanya. Sejauh ini Tim penyidik Pidana Khusus Kejagung masih memeriksa saksi-saksi. Termasuk saksi dari pihak debitur yang menerima fasilitas kredit yaitu Direktur Utama PT Nugra Alam Prima (NAP) Eddy George Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri mengatakan di Jakarta, Selasa (3/9/2019) saksi Eddy George memenuhi panggilan dari tim penyidik dan telah dimintai di Gedung JAM Pidsus, Jakarta, Selasa. Mukri menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan itu saksi Eddy George ditanya seputar penerimaan fasilitas kredit dari PT BTN Cabang Semarang kepada PT NAP. Kasus yang disidik Kejagung ini berawal ketika April 2014, Bank BTN Cabang Semarang memberi fasilitas kredit kepada PT Tiara Fatuba (TF) sebesar Rp15,2 milyar untuk membangun perumahan Graha Cepu Indah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Namun prosedur pemberian fasilitas kredit kepada PT TF diduga dilakukan secara melawan hukum dan tidak sesuai dengan surat edaran Direksi PT. Bank BTN sehingga berakibat kredit macet sebesar Rp11,9 milyar. Namun pada Desember 2015, Asset Managemen Division (AMD) kantor Pusat BTN malah melakukan novasi (pembaharuan hutang) kepada PT Nugra Alam Prima (NAP) selaku debitur baru dengan nilai plafond Rp20 milyar guna melanjutkan pembangunan perumahan Graha Cepu Indah. Novasi tersebut, kata Mukri, tanpa ada tambahan agunan sehingga menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp15,6 milyar. Kemudian pada November 2016, AMD kantor Pusat BTN kembali melakukan novasi secara sepihak dari PT NAP kepada PT Lintang Jaya Property debitur baru yang tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan tanpa ada tambahan agunan kembali dengan plafond kredit sebesar Rp. 27 milyar. “Hal itu menyebabkan kredit macet kembali sebesar Rp. 26 milyar dengan kategori kolektibilitas lima,” kata Mukri.

                 Situasi Sidang di PN Mojokerto 16 Februari 2021 - PT. Lintang Jaya Properti akhirnya melakukan gugatan terhadap PT. Bank Tabungan Negara Cabang Sidoarjo (BTN Cabang Sidoarjo) sebagai pemberi KPR, dan BTN pusat sebagai pemberi proyek Novasi telah ingkar janji (wanprestasi) dalam pelaksanaan Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang.   Bank BTN yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Perbankan dianggap tidak melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) No.15 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris DELNI TEOBERTO, S.H., M.Kn. membuat proyek pembangunan perumahan milik PT. Lintang Jaya Properti terhenti.   Kuasa hukum PT. Lintang Jaya Properti Nanang Abdi, S.H. menjelaskan bahwa klienya telah dirugikan hingga mencapai milyaran rupiah oleh BTN Sidoarjo lantaran proyek milik klienya di empat kota yakni Gresik, Mojokerto, Bondowoso, dan Cepu terhenti total.   ” Yang jelas klien kami atas tindakan BTN sidoarjo berdasarkan isi Memo tentang penghentian pemberian KPR pada lahan proyek debitur novator dirugikan diperkirakan mencapai milyaran rupiah karena empat proyeknya di empat kota terhenti,” jelas Nanang Selain itu Iis Ratnawati, S.H. yang juga kusa hukum PT. Lintang Jaya Properti menambahkan bahwa gugatan klienya yang ia ajukan berdasarkan argumentasi hukum yakni bahwa objek gugatan dalam perkara ini adalah akta perjanjian pembaharuan hutang (Novasi) No.15 yang dibuat antara Direksi PT. Lintang Jaya Properti yang diwakili Direkturnya H. LAMIRANTO, S.H. dengan PT. BTN yang diwakili oleh Asset Management Division Head Satya Wijayantara dan Kepala PT. BTN Kantor Cabang Sidoarjo Sustyo Dwiyanto.   ” kami tidak asal melakukan gugatan namun kami berdasarkan pada argumentasi hukum objek gugatan dalam perkara ini adalah akta perjanjian pembaharuan hutang, ” tambah Iis.   Oleh karena itu lanjut Iis bahwa pihaknya meminta kepada hakim  agar menerima dan mengabulkan gugatan dari klienya.   Pertama agar majelis hakim menyatakan sah Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) No.15 tertanggal 30 November 2016 yang dibuat dihadapan Notaris yang bernama DELNY TEOBERTO, S.H., M.Kn. yang berkantor di Grand Centerpoint Apartment Tower C Unit GF31 Jl. Jend. Ahmad Yani RT004/RW.003 RT.005/RW.002 Marga Jaya Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi Prov. Jabar, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan persetujuan Pembaharuan Hutang (Novasi) dari Para Tergugat dengan diterbitkannya Surat dengan Nomer: 232D/S/AMD/RAS/II/2016 dari Asset Management Division PT. BANK TABUNGAN NEGARA Perihal: Surat Persetujuan Kredit KYG an. PT. Nugrah Alam Prima tertanggal 30 November 2016.   Kedua menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh serta segera melaksanakan isi Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang (Novasi) No.15 dan Para Tergugat untuk segera melakukan peralihan sertifikat induk Hak Guna Bangunan dari Debitur Lama ( ex-PT. Nugra Alam Prima) ke Debitur Baru (PT. Lintang Jaya Properti/Penggugat) serta melakukan penanda tanganan Hak Tanggungan dan permohonan pemecahan sertifikat yang telah ditandatangani ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan Para Tergugat untuk segera melakukan pencairan kedua penarikan kredit dari Palfond Novasi sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah) kepada Penggugat.   Ketiga Para Tergugat untuk segera melakukan realisasi terhadap 200 (dua ratus) Para User yang telah melakukan Pembayaran Uang Muka, dengan Para Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp. 4.164.183.313,- (empat miliar seratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah) kepada Penggugat.   Keempat agar para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan  atau kelalaian Para Tergugat untuk memenuhi isi Putusan perkara ini sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.   Sementara itu sidang gugatan yang dipimpin oleh hakim ketua ANDI NAIMI MASRURA ARIFIN.SH di Pengadilan Negeri Mojokerto seharusnya dilakukan selasa 16/2/2021 ditunda Selama satu bulan untuk memanggil Tergugat II karena tidak hadir dalam sidang.   ” Perkembangan dari kasus ini akan ditunda satu bulan lagi, karena sidang yang seharusnya dilakukan hari ini hanya  tergugat II atau dari BTN pusat tidak hadir, yang hadir dari pihak tergugat hanya tergugat I yakni dari BTN cabang Sidoarjo, ” pungkasnya.   Disisi lain, saat dikonfirmasi pihak BTN belum ada jawaban terkait kasus wanprestasi dalam pelaksanaan Akta Perjanjian Pembaharuan Hutang tersebut.    

CABANG SIDOARJO DIBOBOL RP 1,5 M, DIRUT TUTUP MATA JAKARTA, BN – Oknum-oknum di Bank BTN diduga bermain sendiri-sendiri dan menunjukkan pola kerja yang tidak sesuai dengan aturan perbankan, bahkan cenderung merugikan rekan kerja/debiturnya. Betapa tidak? Debitur sebagus PT Lintang Jaya Property (LJP) yang telah menyelamatkan NPL/kredit macet di BTN nasibnya diombang-ambingkan, bahkan jadi bulan-bulanan oknum tak bertanggungjawab di kantor pusat Jl Gajah Mada Jakarta ini. Buktinya, permohonan restrukturisasi hutang/bunga berjalan yang diajukan PT LJP  mulai bulan Oktober tidak kunjung ada putusan. Padahal restrukturisasi hutang itu kewajiban dari Bank itu sendiri untuk memberikan keringanan kepada Debitur apabila mengalami kesulitan karena akibat kesalahan dan tidak dijalankannya perintah dirut oleh oknum-oknum BTN itu sendiri. Menurut sumber BN, perlakuan berbeda dilakukan BTN terhadap  Dirut PT Nugra Alam Prima (NAP),  Edy George Tauran. Pasalnya, PT NAP yang melakukan novasi kredit macet dari pengembang perumahan di Mojosari Mojokerto  PT Graha Permata Wahana (GPW), malah mendapat pencairan dana segar Rp 1,5 M (dari total Rp 5 M) yang dicairkan melalui BTN Sidoarjo tanpa prosedur yang ada (lihat bukti foto, red). Betapa tidak? Saat itu PT NAP kantornya tidak jelas, belum membayar kewajiban sebagai Debitur (belum membayar Provisi dan administasi sebelum melakukan pencairan dana Rp 1, 5 M).” Kok bisa semua prosedur perbankan belum dipenuhi kok dana Rp 1,5 M sudah dicairkan ke PT NAP. Ini murni korupsi, pembobolan uang BTN, mohon ditelusuri oleh BN,” kata sumber yang tahu persis permainan di BTN ini. Ironisnya, kata sumber itu,  uang rakyat yang ditabung di BTN sebesar Rp 1.5 milyar yang dikucurkan kepada PT NAP Dirut Edy George Tauran, sama sekali tidak digunakan untuk pembangunan perumahan di Mojosari Mojokerto. Uang Negara itu diduga dibuat bancakan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. “Infonya Edy George Tauran adalah teman Dirut BTN Sumaryono. Karena teman dekat Sumaryono, maka orang BTN Sidoarjo  yakni Tiyok (Kepala Cabang Sidoarjo), Andrean (Analis kantor cabang Sidoarjo dan analis AMD Sidoarjo), tidak berkutik dan langsung mencairkan uang tersebut, meski prosedur perbankan belum dipenuhi oleh PT NAP,” kata sumber tersebut. Dikatakan sumber itu, saat ini Tiyok dan Andrean serta orang-orang yang diduga terlibat pencairan dana tersebut telah dipindah tugaskan ke daerah lain dan mendapat promosi jabatan. Ini nampaknya strategi BTN untuk mengamankan mereka agar tidak terjerat hukum. Ironisnya, pejabat BTN yang membantu PT LJP untuk menyelamatkan kredit macet/NPL BTN akibat ulah PT NAP, sekarang malah dibuang di bidang lain yang tidak bisa menangani bidang tersebut. Akibatnya, proses restrukturisasi hutang dan realisasi KPR Perumahan Mojosari dan Cepu oleh PT LJP tidak diproses oleh oknum-oknum BTN sampai saat ini. Sementara PT LJP tiap bulan terus membayar bunga berjalan ke BTN,  “Ini benar-benar gila PT LJP dipaksa tiap bulan membayar bunga, tapi PT LJP tidak bisa menjual rumah melalui KPR karena ulah oknum BTN sendiri. Ini scenario untuk mematikan PT LJP,” tandas sumber itu. Sementara bagian hukum Bank BTN Pusat Yosy saat ditemui BN mengatakan, pihaknya masih melakukan audit internal di BTN Sidoarjo. Jika nanti dalam audit ditemukan data yang cukup adanya dugaan penyimpangan, pihaknya akan memproses secara hukum. “Tolong kami dibantu datanya, nanti saya proses,” pinta Yossi. Ketika ditanya soal jaminan dari BTN yang diberikan kepada PT LJP jika ada permasalahan soal novasi, ia mengatakan, jaminan  itu kan Satya yang tandatangan. Begitu juga saat ditanya soal restruk yang dibilang pihak AMD pusat harus minta pendapat bagian hukum BTN, Yossy menegaskan, itu jelas ngawur, “Restruk itu bukan di tempat saya,”  tandasnya. Sementara salah satu pejabat di AMD Pusat menanggapi apa yang disampaikan Yossi, balik mengatakan, bagian hukum itu yang banci, tidak berani mengambil putusan. Seperti diberitakan BN edisi 686, sebagai salah satu bank terbesar  milik negara dalam naungan Kementerian BUMN,  reputasinya tercoreng akibat ulah oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab diduga bertindak semaunya sendiri untuk kepentingan golongan dan kelompoknya sendiri. Sejumlah kebijakan dan perintah Dirut Maryono, tidak jalan alias tidak dijalankan oleh bawahannya. Akibatnya jelas, debiturlah yang  jadi korban permainan kasar dan gila ini!. Adalah Perusahaan Perumahan (developer)  PT Lintang Jaya Property (LJP) yang berdomisili di Surabaya,  Jawa Timur yang merasa jadi korban dan diplokotho (dipermainkan) oleh oknum-oknum di bank plat merah tersebut. PT LJP  sebagai debitur yang  telah menyelamatkan NPL (kredit macet) Bank BTN itu malah diombang-ambingkan dan diduga sengaja akan dimatikan perusahaannya oleh sebagian oknum pejabat di kantor Bank BTN di Jl Gajah Mada, Jakarta Pusat ini. Selama ini reputasi PT LJP sebagai debitur sangat bagus dan mendapat acungan jempol dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena sudah beberapakali menyelamatkan NPL Bank BTN dari debitur nakal yang menyebabkan kredit macet. Salah satunya menyelamatkan pembangunan Perumahan di wilayah Kebomas Gresik JawaTimur yang  saat ini sudah terjual habis dan mendapat apresiasi dari OJK. Dengan pengalaman dan reputasi bagus itu,  BTN menawari lagi Proyek penyelamatan asetnya yang macet kepada PT LJP. Tidak tanggung-tanggung beberapa waktu lalu, 4 pejabat Bank BTN yang sangat berpengaruh datang ke rumah Dirut PT LJP  di kawasan Pagesangan Surabaya. Mereka menawari Novasi Kredit (penyelamatan kredit macet)  untuk Proyek perumahan yang macet di 2 lokasi sekaligus. Yakni; 1) Proyek perumahan lokasi di Mojosari, Mojokerto Jawa Timur dari PT Graha Permata Wahana  (GPW)   yang telah macet dan selanjutnya dinovasi ke PT Nugra Alam Persada (NAP) yang telah macet 1 tahun lebih dengan kucuran dana Rp 5 M,  telah dicairkan Rp 1.5 m tanpa ada pembangunan sama sekali dan Dirutnya kabur. 2)  Lokasi di Blora Jawa Tengah,  macet karena pengembang PT Tiara Patubah bermasalah. Karena diyakinkan oleh BTN dan pihak BTN menjamin tidak ada masalah, Dirut PT LJP menerima tawaran novasi tersebut. Kemudian ditandatangani perjanjian novasi antara BTN dan PT LJP.  Setelah dinovasi,  PT LJP kemudian bergerak cepat, menyulap kawasan di Mojosari- Jawa Timur yang semula mangkrak, jadi tempat pengembalaan ternak dan hanya 10 rumah dan 8 user, menjadi perumahan yang bagus. Sekarang  telah terbangun seratus rumah dan ruko, serta asset Jalan yang dulu tidak boleh dilalui,  PT. LJP telah musyawarah dengan warga akhirnya boleh dilalui dengan kompensasi pembangunan Masjid. Dan saat ini di Mojosari telah memperoleh user 170 User dan sekitar 70 user telah diwawancarai oleh BTN. Ironisnya, para  user yang sudah diwawancarai oleh BTN dan telah menyetor berkasnya tidak ada jawaban apapun sampai saat ini. Padahal sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) Bank BTN, mestinya 14 hari setelah wawancana BTN harus memberi jawaban. “Sampai saat ini tidak ada penjelasan dari BTN mas. Padahal aku sudah menyerahkan data pendukung dan slip gaji dan lain-lainnya,  “ Kata Yuni, salah satu user pada BN, dengan nada kesal. Ironisnya lagi,  BTN tetap mewajibkan PT LJP untuk membayar bunga berjalan dari ke 2 proyek tersebut, meski jelas-jelas PT LJP tidak memperoleh pemasukan apapun karena sampai saat ini tidak ada realisasi KPR. Pihak BTN setiap ditanya oleh PT LJP mengapa tidak kunjung ada realisasi KPR, mereka saling lempar tanggungjawab dengan alasan sertifikat belum di balik nama atas nama PT LJP dan alasan-alasan lain yang tidak benar. Padahal BTN melalui kepala Asset Management Division (AMD) Satya Wijayantara pada point 3 menegaskan; Bahwa dapat kami beritahukan kepada PT LJP apabila terdapat kendala dalam proses peralihan hak atas tanah pada obyek perumahan sebagaimana disebutkan pada point 2 diatas, maka kami selalu kreditur bertanggungjawab secara hukum untuk penyelesaiannya dan Asset Management Division PT BTN (Persero) Tbk, akan melakukan upaya-upaya hukum baik secara perdata ataupun pidana terhadap pihak-pihak yang mengganggu ataupun  terindikasi memiliki niat menghalang-halangi dalam hal penyempurnaan pembaharuan utang (novasi) yang telah dilakukan oleh PT LJP , sehingga mengakibatkan langkah penyelamatan kredit bank menjadi terganggu.”   Dari indikasi yang ada oknum  BTN diduga sengaja mau membunuh PT LJP, karena situasi seperti ini seharusnya BTN membantu PT LJP, bukan malah memplokotho dan mengombang ambingkan seperti ini. Lebih gila lagi, permohonan Restrukturisasi Hutang   PT LJP yang dikirim ke kantor pusat tidak ditanggapi sampai hari ini. Padahal restrukturisasi hutang adalah system otomatis yang ada di BTN dan bergerak jika ada masalah, tidak usah menunggu berbulan-bulan, yang tidak jelas. “ Ini gila dan jelas- jelas melanggar Undang-undang Perbankan, “ kata sumber BN. Menurut sumber BN di BTN, dari rangkaian permasalahan itu terjadi karena salah satu dari debitur, yaitu PT. Nugra Alam Prima (NAP)  Dirut Edy George Tauran disebut – sebut teman dekat Dirut BTN Maryono. Bawahan Maryono yakni,  Elizabet Novy dan Nixon Napitupulu diduga sengaja mengkondisikan PT LJP macet dengan tujuan menjual lagi asset PT LJP kepada Edy George Tauran. Perbuatan ini diduga dilakukan Nixon dan Novy untuk mencari muka di hadapan Dirut BTN Maryono karena mereka tahu bahwa Edy GeorgeTauran adalah teman baik Dirut BTN. Padahal ulah tersebut jelas-jelas melanggar Undang-undang Perbankan.  Padahal perintah  Dirut sudah jelas segera diselesaikan masalah PT LJP . Nixon dan Novy, lanjut sumber itu,  untuk membuktikan bahwa putusan AMD yang dulu itu salah, agar mereka dapat reward dan tidak kena pergantian yang akan dilakukan dalam waktu dekat.  Padahal apa yang dilakukan AMD pusat waktu itu SatyaWijayantara tidak ditemukan kejanggalan sama sekali. Bahkan untuk melindungi debitur yang baik AMD lama berani melindungi dengan mengeluarkan Jaminan apabila debitur itu tunduk dan patuh dengan aturan BTN, maka BTN akan melindungi debitur. Namun para oknum pejabat AMD BTN Pusat dan Area Surabaya malah mengatakan, “ itu kan tanda tangan Satya,  “ bahkan mereka mengabaikan  kop surat serta stempel Bank BTN. Sedangkan, Dirut PT LJP saat ditemui BN mengatakan, “Saya sangat kecewa dengan rekan saya di BTN karena saya selaku pembeli kewajiban saya selalu dikejar, tetapi kewajiban BTN selaku penjual tidak ada sama sekali. Terus jaminan yang mereka berikan sendiri oleh BTN diingkari Institusi BTN itu sendiri. Sudahlah oknum BTN sadarlah ingat anak istrimu, jangan kamu hidupi anak- anakmu dengan niatan buruk,” tandas Abah.  (tim/bersambung edisi depan)   TANGGAPAN BANK BTN TERHADAP MASALAH PT LINTANG JAYA PROPERTY SESUAI UU No 40 Tentang Pers, pada tanggal 7 Desember 2017 redaksi BN telah mengirim surat konfirmasi mengenai permasalahan PT Lintang Jaya Properti  (LJP) kepada Dirut BTN Maryono di Jakarta dengan nomor surat 028/Konf/XII-17/PU-BN. Oleh pihak BTN melalui kepala divisi legal Yossi Istanto dan kepala departemen Wilson Lie Simatupang, memberi jawaban sebagai berikut; Menunjuk suret saudara nomor 028/Konf/XII-17/PU BN tanggal 7 Desember 2017, perihal konfirmasi dan klarifikasi berita dan terhadap pertanyaan saudara dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut; Apa langkah-langkah hukum yang dilakukan bapak Dirut terhadap gugatan H Sunasiri? TANGGAPAN: Sehubungan dengan gugatan dimaksud, bank BTN telah menjalankan hak hukumnya sesuai hukum acara yang berlaku antara lain dengan menghadiri persidangan, mengikuti acara mediasi di pengadilan dan membuat jawaban atas gugatan dimaksud. Apa yang dilakukan oleh bapak Dirut agar debitur PT LJP yang secara hukum kuat dan berkomitmen untuk membangun perumahan Tata Residen, mendapat jaminan kepastian hukum TANGGAPAN: Kepastian hukum adalah dengan mengikuti ketentuan atau perjanjian yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam hal ini sepanjang kewajiban para pihak dalam akta perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) dapat dipenuhi maka masing-masing pihak dapat memperoleh haknya. Tindakan apa yang dilakukan bapak Dirut terhadap debitur PT NAP yang telah mendapat dana Rp 1.500.000.000,- tapi tidak ada kegiatan pembangunan perumahan Tata Residen? Apakah pengucuran dana itu bisa dikatakan gratifikasi? TANGGAPAN: Bank melakukan proses kredit termasuk pencairan kredit sesuai perjanjian antara Bank dan Debitur, sedangkan apa yang dimaksud saudara dengan gratifikasi tidak pernah diatur dalam perjanjian kredit. Apabila terdapat indikasi kesalahan prosedur atau ketidaksesuaian realisasi, bank akan memberi sanksi atau melakukan langkah hukum yang sesuai. Apa tindakan bapak Dirut terhadap bawahannya yang diduga bermain dalam kasus ini? TANGGAPAN: Bank BTN senantiasa berkomitmen taat asas dan taat hukum terhadap aturan internal dan eksternal serta setiap pegawai wajib mentaati semua aturan tersebut, oleh sebab itu perseroan tidak mentoleransi terhadap siapapun yang terbukti melanggar ketentuan. Agar kami mendapat jawaban dan gambaran yang jelas kasus ini kami mohon waktu bisa bertemu dan wawancara langsung dengan bapak Dirut? TANGGAPAN: Sebagai bank yang menjalankan prinsip good corporate govermance yang salah satunya aspek transparansi, maka mengenai jawaban dan gambaran yang saudara inginkan dapat berkomunikasi dengan Legal Division Bank BTN. Kami berharap dalam pemberitaan perseroan dapat dilakukan dengan obyektif dan proporsional dan bank BTN akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.   Sumber : https://bidiknasional.com/2018/03/10/mengorek-borok-bank-btn-pusat-2/