PT. Nesa Berkah Jaya

Tiga perumahan ilegal di Sardonoharjo Ngaglik Sleman disegel oleh Satpol PP Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Ketiganya adalah perumahan yang dibangun oleh PT Nesa Berkah Jaya. Diketahui perumahan Nesa Satu, Nesa Dua dan Nesa Tiga ini berdiri di atas tanah kas desa. Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIJ Muhammad Tri Qumarul Hadi menegaskan ketiga perumahan berdiri secara ilegal. Tepatnya menyalahi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017. Berupa penyalahgunaan perizinan tanah kas desa di wilayah Jogjakarta. "Jadi sebenarnya permasalahan ini sudah dari 2020 tapi kemudian dari beberapa pelaksanaan akhirnya kita panggil ulang karena yang ngurus kemarin pejabat lama, yang pertama yang hadir itu komisaris PT Nesa Berkah Jaya, tapi kemudian tidak mau untuk di BAP," jelasnya ditemui di Perumahan Nesa Tiga, Jumat (23/6). Tindakan berlanjut dengan pemanggilan kembali pengelola PT Nesa Berkah Jaya. Namun kedua pengelola mangkir atas panggilan tersebut. Hingga akhirnya diputuskan penyegelan ketiga perumahan karena secara legalitas terbukti tidak sah. "Jadi pelanggarannya sama yaitu tidak memiliki izin Gubernur terkait penggunaan tanah desa," tegasnya. Ada tiga titik yang dikelola oleh PT Nesa Berkah Jaya. Pertama tanah kas desa seluas 1m500 meter persegi. Lalu tanah kas kedua seluas 2.200 meter persegi. Terakhir adalah tanah kas desa dengan luas 3.600 meter persegi. Dari penyidikan, ketiga tanah dibangun hunian berupa perumahan. Qumarul menegaskan bahwa tindakan ini menyalahi Pergub Nomor 34 tahun 2017. "Dari inventarisir kami di Nesa Satu sudah ada 12 rumah, sepuluhnya sudah dihuni, kemudian Nesa Dua ada 18 yang 16 sudah dihuni, kemudian Nesa Tiga ada 8 rumah sama dua ruko tapi semuanya belum berpenghuni," ujarnya. Terkait nasih penghuni, Qumarul tidak bisa menjawab. Ini karena kewenangan pihaknya hanya melakukan penyegelan dan penegakan Perda. Sementara untuk penindakan bangunan ilegal menjadi wewenang instansi lainnya. Pasca penyegelan, pihaknya akan melaporkan ke Pimpinan Satpol PP DIJ. Untuk kemudian diteruskan dan dilaporkan kepada Gubernur DIJ Hamengku Buwono X. Ini guna memutuskan langkah selanjutnya terhadap pengelola maupun bangunan di atas tanah kas desa. "Kalau dirobohkan itu nanti ranah pengambil kebijakan yang menjawab, kami menjawab sesuai dengan ketentuan saja. Sesuai dengan kewenangan yaitu tidak memiliki izin kemudian kami BAP kemudian kami tutup," katanya. (Dwi) . VIDEOGRAFER : DWI AGUS - ANNISA KARIN/RADAR JOGJA VIDEOEDITOR : RAGATA RS/RADAR JOGJA . . Ikuti juga akun kami: Instagram : @radarjogja Line : radarjogjaofficial Twitter : @radarjogja Website : radarjogja.jawapos.com/ . Alamat : Jl. Ring Road Utara no.88 (Barat Polda DIY), Yogyakarta 55281 Telpon : (0274) 4477785 Radar Jogja Channel tidak bertanggung jawab atas isi komentar yang ditulis. Komentar sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab komentator sebagaimana diatur dalam UU ITE.