Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) mendesak Pemkab Jombang menegur PT Dwijaya Persada Indah...
182 Likes
Berita Kasus Properti
Proyek Bermasalah
on January 16, 2022
User apartemen dan kondotel di Malang City Point (MCP), Totok dan Eva Salman saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (18/11/2021).
18 November 2021 - Para pemilik atau user apartemen serta kondotel di Malang City Point (MCP) khawatir dan meminta perlindungan atas putusan pailit PT Graha Mapan Lestari (GML) sebagai pengembang Malang City Point.
Perlu diketahui, Pengadilan Niaga Surabaya telah mengeluarkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 3/Pdt-Sus-PKPU/2021/Pn-Niaga-Surabaya Tanggal 9 November 2021, menetapkan PT Graha Mapan Lestari (GML) sebagai pengembang Malang City Point, dalam keadaan pailit dan kepengurusan perseroan diambil alih oleh kurator.
Ketiga perwakilan user, yaitu Totok, Eva Salman dan Novi pun membeberkan banyak hal terkait keresahan para user akibat putusan pailit PT GML tersebut.
Karena para user itu, kemungkinan nantinya akan kehilangan propertinya saat proses lelang terjadi oleh kreditur utama, yakni PT BTN.
"Intinya kami meminta perlindungan, status kita harus diperjelas, karena kita merasa sudah membeli barang dengan iktikad baik. Bahkan, bukti-bukti transfer dan kuitansi pembayaran kami ada, namun sampai sekarang kami tidak bisa memiliki haknya," ujar salah satu user, Totok kepada TribunJatim.com, Kamis (18/11/2021).
Dirinya menjelaskan, upaya perdamaian dengan usulan restrukturisasi atau penjadwalan kembali pembayaran kredit oleh PT GML sudah ada, akan tetapi tidak berhasil.
Melalui proses voting, kreditor utama PT GML yakni PT BTN dan sebagian kreditur memilih menolak proposal perdamaian dan memailitkan PT GML.
"Sebenarnya kita ingin PT GML tidak dipailitkan. Namun apa boleh buat, PT BTN telah menggunakan haknya untuk menolak proposal perdamaian dan memailitkan preseroan yang memang sudah bermasalah dalam mencicil kewajibannya," bebernya.
Kepailitan PT GML tersebut, diduga oleh para user, karena tidak bisa membayar utang ke tiga kreditur.
Yakni PT BTN, Kreditur Preferen (unsur pemerintah terkait pajak, iuran dan kewajiban kepada pegawai) dan Kreditur Konkuren (para pembeli apartemen, kondotel dan pemasok/kontraktor yang punya piutang).
Untuk jumlah utang PT GML sendiri, tercatat sementara, yakni sekitar Rp 280 miliar. Aset yang dimiliki, antara lain berupa tanah, gedung mal dan ruang usaha, selain sisa unit apartemen dan kondotel yang belum terjual sebesar Rp 326,7 miliar.
"Iktikad baik sudah menyerahkan ke developer, ternyata gagal memberikan barang yang diinginkan, karena barang yang sudah kita beli sudah dijaminkan ke BTN. Pada saat dilelang, barang kita pada status paling bawah. Istimewanya ya BTN yang megang tanah. Sertifikat dan seluruh bangunan ini," ungkapnya.
Dirinya mengungkapkan, pihak manajemen dari MCP sendiri belum membeberkan secara keseluruhan kepada para user terkait persoalan ini.
"Jadi, kita sementara ini dengan kurator," tambahnya.
Sementara itu, salah satu user lainnya Eva Salman yang mengaku telah membeli apartemen sejak belum dilakukan pembangunan, mengungkapkan, saat ini seluruh aset telah di-handle oleh kurator, sehingga PT GML sudah tidak berhak untuk mengelola gedung dan aset-asetnya.
"Kita sebagai perwakilan user memperjuangkan hak kami yang kami miliki secara sah, baik itu melalui PPJB maupun kuitansi dan kami sudah menguasai gedung itu atau sudah ditempattinggali," ungkapnya.
Pihaknya sendiri telah melalukan pengajuan kepada kurator untuk dapat diawasi oleh hakim pengawas agar aset yang telah dilunasi dan yang dimiliki oleh user tidak menjadi bahan lelang ataupun untuk PT GML.
"Kami ada bukti kuitansi PPJB. Kalau AJB kan belum, karena ini dikuasai oleh BTN," tandasnya.
Sementara itu, saat awak media mendatangi lokasi, yakni di Hotel The Himana Malang, terlihat setidaknya 145 user tengah melakukan audiensi dengan pihak pengembang, yakni MCP.
Namun sayangnya, pihak MCP enggan memberikan konfirmasi lebih lanjut dan menyebut bahwa kegiatan audiensi itu dilakukan secara tertutup.