PT.Surya Bumi Megah Sejahtera

Surabaya, 24 Mei 2023 – Puluhan konsumen perusahaan pengembang Apartemen Puncak CBD PT. Surya Bumimegah Sejahtera, Sebagai penggugat tampak senang usai mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam amar yang dibacakan hakim ketua I Ketut Tirta mengabulkan gugatan penggugat sebagian. “Mengadili, Dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat, Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan untuk sebagian, 2. Menyatakan tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum,”demikian poin amar putusan hakim dibacakan diruang Kartika 2, Pada Rabu (24/5/23). Selain menggugat pengembang apartemen puncak CBD daerah Wiyung Surabaya, Konsumen juga menggugat kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya I, Namun saat sidang agenda putusan berlangsung pihak BPN tidak hadir. Sebagaimana pada petitum gugatan para konsumen bernomor 794/Pdt.G/2022/PN_Sby, sebagai berikut. “Menyatakan berakhir/Batal PPJB nomor (sesuai Daftar) dan menyatakan batal BAST yang ditandatangani Penggugat 1 sampai dengan 34 dan penggugat 69 untuk kemudian memperintahkan kepada Tergugat untuk mengadakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dihadapan Notaris sesuai dengan Peraturan dan Undang-Undang yang berlaku sehingga sah menjadi sebuah Akta Otentik,”jelas poin tuntutan konsumen yang juga dikabulkan hakim denda dan pengembalian uang. Usai sidang ditutup, Kuasa hukum para konsumen yakni pengacara Wihardadi sempat menjelaskan hasil putusan hakim kepada klien soal tergugat selain diminta melakukan PPJB ulang juga membatalkan surat pesanan tower B dan C dan pengembalian uang. “Diminta kepada tergugat untuk melakukan PPJB ulang, Tower B dan C dibatalkan surat pesanan dan dikembalikan uang, tadi kan dibacakan plus dendanya yang dikabulkan oleh majelis hakim adalah 6 persen pertahun atau 0,5 persen perbulan,”kata Wihardadi menjelaskan. Sementara, Wihardadi saat memberikan komentar kepada wartawan atas putusan “Baik kami selaku kuasa hukum puncak CBD kami menyambut gembira, walaupun putusan majelis hakim dikabulkan sebagian, tapi pokok perkara yang menjadi sorotan kami adalah dibatalkan PPJB dan dilakukan ppjb ulang sesuai peraturan yang berlaku, kemudian untuk tower B dan C yang belum diserahterimakan itu dibatalkan surat pesanan dan dikembalikan senilai apa yang telah dibayarkan kepada tergugat (pengembang),” ujar pengacara plontos dihalaman pengadilan. Lagi Wihardadi, Dia menambahkan soal penyampaian awal denda dalam gugatan pihaknya sebesar 2 persen perbulan yang tidak dikabulkan hakim, namun hakim hanya mengabulkan sebesar 0,5 persen perbulan. “Kami meminta kepada majelis hakim untuk dilakukan denda 2 persen perbulan, tapi majelis hakim punya pertimbangan dan dikabulkan hanya 6 persen pertahun atau 0,5 persen perbulan,” tandasnya. Terpisah, Kuasa hukum PT Surya Bumimegah Sejahtera selaku pihak developer, menolak memberikan komentar atas putusan saat keluar dari ruang sidang   Sumber : https://sindikatpost.com/2023/05/24/gugatan-konsumen-apartemen-puncak-cbd-dikabulkan-hakim-pn-surabaya-pengembang-didenda-05-persen-perbulan/      

Lantaran tak bisa mendapatkan hak-haknya atas pembelian ruko di Pasar Modern Puncak Permai Jalan Darmo Permai III Surabaya senilai Rp 1,1 miliar, Roesmin Hardjanto melalui kuasa hukumnya, Halim Darmawan SH menggugat PT Surya Bumimegah Sejahtera (SBS) selaku pengembang pasar modern di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/1/2017).Selain menggugat PT SBS, Roesmin  juga menggugat Jusuf Patrianto Tjahjono,  notaris yang membuat akte jual beli ruko.Namun persidangan perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor perkara 914/Pdt.G/2016/PN.SBY gagal digelar, lantaran pihak tergugat magkir dari panggilan sidang.  "Karena pihak tergugat tidak hadir, maka sidang kita tunda, dan memerintah Panitera Pengganti untuk memanggil kembali para pihak pada persidangan berikutnya,"ucap Hakim Sigit sembari memukulkan palunya sebagai tanda berahkirnya persidangan.Terpisah, Usai persidangan, Kuasa hukum Roesmin, Halim Darmawan SH usai sidang, menjelaskan pembelian 1 unit ruko tersebut telah dibayar lunas, senilai Rp 1,1 miliar.Tapi, PT SBS selaku pihak pengembang tidak mau menyerahkan dokumen-dokumen atas pembelian tersebut, meski telah berkali-kali diminta, baik secara lisan maupun tulisan. "Karena tidak ada itikad baik untuk menyerahkan hak-hak klien kami, maka kami membawanya ke jalur hukum,"kata Halim.Dijelaskan Halim, Pihak PT SBS selalu berkelit bila diminta dokumen-dokumen pembelian ruko tersebut. "Alasannya masih proses,  Seharusnya, pengembang jauh hari sudah menyiapkan segala dokumen sebelum melakukan transaksi jual beli. Masak setelah ruko jadi dokumen  masih diproses. Kan aneh. Ada apa ini,"ungkapnya.Terkait alasan menggugat Notaris Jusuf Patrianto menurut Halim, upaya itu dilakukan agar Notaris Jusuf dapat menjalankan isi perjanjian awal antara PT SBS dengan kliennya. "Karena itu Notarsi Jusuf Patrianto juga kita ikut kan sebagai tergugat,"jelas Halim.Diterangkan Halim, sebelum gugatan dilayangkan ke PN Surabaya, pihaknya telah melaporkan ke Polda Jatim. Tetapi kasus itu di SP3 dengan dalih menyangkut masalah perdata yakni wan prestasi. "Rencananya kami akan mempraperdilankan Polda Jatim yang mengSP3 kasus ini," terang Halim diakhir konfirmasi. (Komang)   Sumber : http://www.kabarprogresif.com/2017/01/pengembang-pasar-modern-darmo-permai.html