Broperty.id – JAKARTA – Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) , Prof Koentjoro menyoroti hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres 2024 . Setidaknya, ada tiga catatan tertulis pada merespons hasil sidang putusan tersebut.
“Yang jelas negara telah menentukan hasil MK itu putusan final. Dengan putusan final maka kita harus menerima meskipun dengan kekecewaan yang digunakan sangat. Kekecewaan yang mana sangat itu sebetulnya sangat dalam,” ucapannya pada waktu dikonfirmasi, Selasa (23/4/2024).
Menurutnya pertama, sebetulnya yang dimaksud bermasalah itu tidak para akademisi atau pun aktivis dengan paslon nomor urut 2 juga pendukungnya. Namun, kemarin pada waktu sidang MK itu malah mengarahkan yang tersebut punya kesulitan seolah pihak nomor 1, 3, dengan 2.
“Padahal yang tersebut bermasalah itu adalah 1, 3 dengan presiden dan juga aparatnya. Maka itu, menurut saya sidang MK sendiri apakah itu tepat atau tidak,” tuturnya.
Maka itu ia mempertanyakan pula persoalan sidang sengketa Pilpres 2024 oleh MK. Di samping itu, permasalahan tentang sengketa Pilpres 2024 itu sejatinya sumber masalahnya berkaitan dengan pencalonan. Banyak orang menyatakan apabila Gibran Rakabuming Raka itu tak qualified pada mengurusi Indonesia.
“Nah dikarenakan itu langkah finalm padahal prosesnya menurut saya salah, ada beberapa hal yang digunakan menjadi hambatan lain lagi. Narasumber masalahnya dalam mana, itu kan satu adalah pencalonannya, pencalonannya adalah calonnya itu banyak orang mengungkapkan tiada qualified yaitu Gibran. Untuk mengurusi negara sebesar Indonesia,” tuturnya.
Kedua kata dia, proses penyelenggaraan pemilu, khususnya Pilpres 2024 itu pun dinilai tak benar. Ketiga, persoalan kampanye pengerahan massa yang tersebut dinilai tak benar pula lantaran sejatinya pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming tak berbagai berkampanye, mereka justru lebih besar berbagai berkegiatan mengatasnamakan jabatannya dalam pemerintahan.
“Prabowo berbagai melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, kemana-mana sebagai Menteri Pertahanan, yang tersebut terjadi adalah penjungkirbalikan fakta, memainkan peran,” tutupnya.
